Aturan dasar yang berkaitan dengan gaji standar UMR, wilayah Palembang pada dasarnya sama dengan gaji UMR yang telah disesuaikan oleh peraturan negara Indonesia. Pada UU Nomor 13 yang mengkaji tentang ketenagakerjaan, ditekankan jika jangan memberikan upah di bawah UMR.
Proses penetapan UMR Palembang yaitu dengan mengikuti perumusan upah di tiap-tiap tahunnya, bukan hanya sekedar panjang namun rumit juga lho. Nah dewan pengupahan daerah membuat tim evaluasi lapangan, nantinya tim survey yang telah dibentuk harus bersifat netral.
Selanjutnya, tim yang telah ditugaskan akan mengkalkulasi kebutuhan hidup layak atau KHL dengan cara terjun langsung ke lokasi. Survey yang dilakukan tim tidak dikerjakan setiap hari, namun dalam waktu berjangka tiap bulannya hanya sekali. Pelaksanaan survey ini berlangsung sepanjang 9 bulan.
Setelah itu, tim survey akan menghimpun semua data serta garapannya dengan least square mode. Hasil dari perhitungan nantinya berupa KHL yang sudah disepakati angkanya. Berdasarkan angkan tersebut, tim survey akan kembali memproses dan merata-rata data KHL. Hasil pengolahan KHL menjadi standar gaji wilayah tersebut.
Variabel yang mempengaruhi besaran dari UMR adalah kehidupan yang patut di setiap wilayah yang mencakup 7 soal dari kebutuhan pangan, sandang, papan, sampai pengajaran. Kemampuan dari finansial sebuah perusahaan di daerah tersebut juga menjadi tolak ukur lho. Gaji UMR Palembang juga dilihat dari peran serikat kerja di Palembang, serta beberapa struktur yang dipangku dan tanggung jawab.
Teknik penghitungan gaji UMR Palembang harus detail lho. Rumus untuk menentukan besaran gaji UMR tersebut sesuai dengan PP nomor 36 tentang penggajian. Sudah sah sejak 2021 kemarin. Rumusnya UM = AUM BERJALAN + [APE ([UMA-AUM BERJALAN]/[UMA-UMB] X AUM BERJALAN}.
Sejumlah data yang terdapat pada perhitungan tersebut merupakan hasil kerja dari tim survey di lapangan. Di data yang lebih detail juga dipertimbangkan beberapa hal lainnya. Contohnya pendapatan perkapita dari provinsi Palembang, jumlah dari asisten rumah tangga pada setiap rumah untuk menentukan Batasan atas dan bawah UMR Palembang serta inflasi yang dialami provinsi Palembang.
Jumlah ART dan inflasi provinsi dan unsur lainnya di setiap tahun pasti beralih, oleh sebab itu besaran upah juga akan ikut berubah menyesuaikan. Ketidaksamaan juga 1% akan membuat penghasilan yang diterima oleh pekerja akan beralih, meskipun itu hanya beberapa kenaikan saja.
Gaji pokok = tunjangan โ potongan (BPJS, pajak) = total upah yang akan diterima. Nah, total upah ini bisa terhitung penghasilan di bawah UMR di Palembang perihal karena potongan yang harus anda pikul juga sebagai seorang pekerja. Ketidaksaam dari keduanya yakni gaji pokok murni perusahaan yang memastikan, sedangkan UMR pemerintah daerah yang menentukan.
Pada tahun 2023 ini, UMR di Palembang mengalami kenaikan sebesar Rp 256.000 atau naik sekitar 7,5 persen apabila dibandingan dengan UMK Palembang pada tahun lalu yaitu 2022, sebesar Rp 3.289.409. Dengan begitu UMR di Palembang menduduki peringkat tertinggi di wilayah Sumatra Selatan.
Palembang dikenal sebagai pusat ekonomi dan ibukota dari provinsi Sumatra Selatan. Maka dari itu tidak heran jika ia tertinggi diantara kota-kota lainnya. Secara rata-rata provinsi, angka kenaikan UMR di wilayah Sumatera Selatan naik 8,26%. UMP Sumatera Selatan sendiri ditetapkan sebesar Rp 3.144.446 atau lebih rendah dari UMK Palembang.
Gaji UMR di Palembang tersebut berlaku untuk pekerja yang sudah bekerja kurang dari 1 tahun lamanya. Hal ini disesuaikan dalam pasal 4 ayat 1 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Semoga infomasi di atas bermanfaat ya.